PADANG,PS-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dalam memperingati Hari Jadi Sumbar ke-79, Selasa (1/10), di ruang sidang utama DPRD Sumbar. Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), hadir Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy.
Juga hadir tokoh Sumbar yang telah berkiprah di kancah nasional dan internasional, DR. Dino Pati Djalal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, DR. Yusharto Huntoyungo; serta guru besar sekaligus Rektor Universitas Baiturrahmah Padang, Prof. DR. Ir. Musliar Kasim.
Dalam sambutannya, Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Sumbar ke-79 tidak boleh hanya menjadi acara seremonial semata. “Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi bersama sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah,” ujarnya.
Rangkaian peringatan Hari Jadi Sumbar ke-79 telah dimulai sejak awal September 2024 dengan berbagai kegiatan, di antaranya Lomba Film Pendek Sejarah Berdirinya Sumbar, Sumbar Alek, hingga Pekan Kebudayaan Daerah.
Irsyad juga mengingatkan agar masyarakat Sumbar tidak hanya terlarut dalam euforia kebanggaan sebagai orang Minangkabau yang terkenal akan adat istiadatnya, tetapi lebih penting untuk melakukan evaluasi, apakah nilai-nilai adat, budaya, dan keramahtamahan masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Oleh karena itu, peringatan Hari Jadi Sumbar harus dimaknai sebagai refleksi dan evaluasi diri, mulai dari pemimpin daerah, DPRD, seluruh lembaga pendidikan, masyarakat adat, serta pemuda-pemudi, apakah sudah menerapkan nilai-nilai filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai masyarakat Minangkabau,” tegasnya.
Irsyad juga menyoroti berbagai pencapaian Sumbar dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya adalah komitmen untuk mewujudkan cita-cita pendirian NKRI, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar pada tahun 2023 telah mencapai 75,64, berada di peringkat tujuh secara nasional dan peringkat dua di Pulau Sumatera. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada semester I tahun 2024 hanya sebesar 5,97 persen, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 9,03 persen,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada Maret 2024 berada di angka 0,283, yang menunjukkan pemerataan pendapatan antar daerah dan golongan di Sumbar. Namun, masih ada beberapa masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti pemerataan infrastruktur antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat.
“Keterlambatan pencapaian target ini bukan disebabkan oleh kelalaian Pemerintah Daerah, tetapi lebih karena keterbatasan fiskal dan kondisi geografis daerah yang cukup sulit. Ini menjadi tugas dan kewajiban kita bersama, baik Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, perantau, dan semua pihak terkait,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menambahkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) ke depan tidak lagi diukur hanya dari skala IPM, melainkan bagaimana manusia dapat memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat dalam menghadapi pembangunan.
“Ke depan, pembangunan akan melampaui batas administrasi suatu daerah bahkan negara. Migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain akan semakin terbuka, apalagi didukung oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk bekerja di mana saja dan kapan saja,” pungkasnya (PS1).
