Rombongan Pansus A DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah enam orang itu disambut Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar Zardi Syahrir didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris.
Dalam kesempatan itu Zardi menyampaikan, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Perda ini lahir sebagai hak usul prakarsa DPRD Sumbar yang merupakan langkah dari antisipasi terhadap ancaman tergerusnya adat tradisi dan budaya masyarakat Minang seiring perkembangan zaman.
“Perda pelestarian adat dan budaya Minangkabau lahir atas inisiatif DPRD sebagai langkah antisipasi memudarnya nilai adat dan budaya akibat gerusan kemajuan zaman,” kata Zardi.
Perda tersebut, lanjut Zardi, mengakomodir pelaksanaan fungsi-fungsi adat, perlindungan terhadap seni budaya dan tradisi masyarakat Minangkabau yang telah bertahan sejak dulu. Perda ini menjadi payung hukum dan pelindung sehingga adat budaya bisa tetap bertahan.
“Perda Pelestarian adat dan budaya Minangkabau melibatkan banyak unsur terutama dari unsur ninik mamak dan tokoh-tokoh adat. Perda tersebut lahir setelah melalui proses yang panjang dan diskusi yang mendetail agar akomodatif dan relevan,” terang Zardi.
Sementara, pimpinan rombongan Pansus A DPRD Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan bahwa dipilihnya Sumatera Barat sebagai tujuan kunjungan ini adalah karena Sumbar sudah memiliki Perda pelestarian adat dan budaya.
“Hal itu menjadi alasan bagi kami untuk mencari referensi ke Sumbar dalam penyusunan Perda serupa yang saat ini tengah dibahas,” terangnya.
Ia mewakili DPRD Rokan Hilir mengungkapkan terima kasih kepada DPRD Sumbar yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Perda tersebut.
“Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan DPRD Sumbar menerima kunjungan kami. Semoga Perda ini nantinya berdampak positif terhadap pelestarian dan perlindungan adat dan budaya Melayu ke depan,” harapnya.
