Ekspos akhir tahun kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sepanjang 2023, produktifitas kinerja legislasi meningkat penyebaran informasi pemberitaan menduduki peringkat dua setelah DPRD DKI Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat jumpa pers, Senin (18/12). Ikut mendampingi dalam jumpa pers tersebut, Ketua Komisi III, Ali Tanjung, sekretaris dewan (sekwan) Raflis dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Zardi Syahrir.
Dia mengatakan, dengan segala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki yakni hanya dengan 253 orang pegawai yang didalamnya termasuk honorer, DPRD Sumbar secara kelembagaan bisa mencapai target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023. Secara fungsi legislasi DPRD Sumbar telah menyelesaikan pembahasan sembilan Perda dibanding tahun 2022 hanya tujuh Perda.
Dalam hal publikasi pemberitaan DPRD Sumbar menduduki posisi kedua dengan jumlah 15 ribu lebih ekspos setelah DPRD DKI Jakarta yang menduduki peringkat satu. Sementara jumlah kunjungan masyarakat dari berbagai kalangan dan kegiatan ke DPRD Sumbar mencapai 10,287 orang.
“Meski kita tidak memiliki OPD-OPD seperti Pemprov, tapi kita tetap berupaya agar semua tugas berjalan dengan maksimal,” sebut Supardi.
Ia memaparkan, adapun jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di DPRD Sumbar adalah sebanyak 253 orang. Mereka ada yang berstatus ASN, honorer dan tenaga outsorcing/kontrak.
“Namun dari jumlah ASN yang ada, sebagian besar berusia 46-58 tahun. Artinya hanya sedikit sekali yang muda dan melek teknologi. Adapun SDM yang berstatus ASN berusia 20-35 tahun hanya sebanyak 9 orang,” jelas Supardi.
Disisi lain yang dibahas adalah sumber pendapatan terbesar di Sumbar, yang berasal dari pajak. DPRD Sumbar berencana untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan mengambil langkah-langkah dari Samsat di 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Selain itu, pembahasan mencakup pendapatan bagi hasil dari sektor sawit yang mencapai angka 28 miliar selama tahun 2023.
Dari jumlah tersebut, 80 persen akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan di sekitar kebun-kebun sawit. Dana juga diharapkan akan masuk dari sektor alat berat, pajak rokok, dan BBM. DPRD juga menyoroti isu pembubaran Balairung Jakarta, dengan mengusulkan kerjasama dengan pihak ketiga melalui lelang terbuka.
Pihak DPRD berpendapat, PT Balairung Citrajaya Sumbar (PT BCS) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jakarta sebaiknya dibubarkan saja.
“Sebaiknya PT Balairung Citrajaya itu dibubarkan saja, usulkan kerjasama dengan pihak ketiga melalui lelang terbuka,” ucap Ali Tanjung, Senin 18 Desember 2023.
Tidak hanya itu, DPRD juga mengusulkan kerjasama dengan pihak ketiga terkait Novotel di Bukittinggi.
Novotel yang telah berganti menjadi Hotel itu diharapkan dapat disewa atau bekerjasama dengan pihak ketiga, Pemerintah Provinsi segera untuk memaksimalkan pemanfaatannya
