PADANG,SR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) siap berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, DPRD juga akan menindaklanjuti aspirasi MUI untuk bisa diakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Hal tersebut terungkap saat Ketua DPRD Sumbar, Muhidi bersilaturahmi dengan Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, Rabu (17/10) di Kantor MUI Sumbar.
Buya Gusrizal Gazahar mengungkapkan, diharapkan kedepan adanya kerja kolaboratif antara pemerintah daerah kedepan, MUI juga bertugas untuk menyokong kinerja pemerintah.
“Banyak persoalan sosial yang harus ditindaklanjuti secara bersama-sama, salah satunya angka penyimpangan orientasi seksual atau LGBT yang cukup tinggi,” ujar Buya Gusrizal Gazahar.
Dia menyebut, sudah dua tahun MUI tidak mendapatkan alokasi anggaran APBD Sumbar, begitupun pemerintah daerah yang sudah tidak melibatkan MUI pada rapat-rapat resmi dengan kepada dinas lainnya, persoalan-persoalan sosial terus terjadi ditengah masyarakat.
Dia mendorong, hukum adat bisa disaksikan kepada penyuka sesama jenis dan pelaku perzinaan, sehingga bisa membuat jera dan efek minder ditengah masyarakat.
Beberapa waktu lalu, MUI Sumbar mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), dan melahirkan sejumlah rekomendasi, yaitu ulama harusnya mendapatkan hak untuk menguji pemahaman filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) kepada pemimpin daerah. Selanjutnya MUI berupaya menjaga masjid sebagai simbol warga Sumbar dan harus ada panduan penggunaan Masjid Raya Sumbar atau yang kini berganti nama menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
Koordinasi pemerintah daerah harus intens dengan MUI, pertemuan harusnya dibuat berkala bukan hanya insidentil.
Sementara itu Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengungkapkan, DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi MUI dalam pembahasan komposisi APBD 2025 yang akan dilaksanakan, DPRD Sumbar siap berkolaborasi dengan MUI Sumbar untuk kepentingan yang lebih luas.
“Berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus ditindaklanjuti bersama-sama,” katanya.
Dia menjelaskan, kunjungan ke MUI Sumbar merupakan agenda silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Sumbar untuk mengawali masa jabatan periode 2024-2029. “Optimalisasi pembangunan daerah dari segala sektor harus merangkul seluruh unsur,” katanya
