JAKARTA,-Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) mengungkap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris. Politisi Fraksi NasDem itu disebut memeras sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan pribadi, termasuk untuk mendanai aktivitas judi sabung ayam.
Ketua GEMAH, Badrun Atnangar, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (21/5/2025), menyebut Idris kerap memanfaatkan posisinya untuk menekan jajaran dinas yang berada di bawah lingkup Komisi D, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup.
“Idris kerap memeras kepala dinas yang mengelola anggaran triliunan rupiah untuk keperluan pribadinya, termasuk judi sabung ayam,” ujar Badrun.
Menanggapi tudingan tersebut, Muhammad Idris secara tegas membantah dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia bahkan menantang siapa pun yang memiliki bukti atas keterlibatannya dalam praktik perjudian untuk segera mengungkapkannya.
“Siapa pun yang punya bukti saya main judi sabung ayam, kasih tahu saja, saya kasih Rp100 juta,” ujar Idris kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Idris juga meminta pihak yang menuduhnya agar segera melaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum atau ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Ia menyatakan siap menghadapi segala tuduhan secara terbuka.
“Bilang ke mereka, ditunggu laporannya. Kalau perlu, lapor ke malaikat. Jangan lama-lama,” ucapnya.
Diketahui, GEMAH telah melayangkan laporan resmi terhadap Muhammad Idris ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025). Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran kode etik dan keterlibatan dalam praktik perjudian sabung ayam.
Kasus ini tengah menjadi perhatian publik dan menambah sorotan terhadap integritas anggota legislatif, terutama dalam pengelolaan anggaran dan relasi kekuasaan dengan birokrasi daerah. Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta diharapkan segera melakukan investigasi mendalam guna memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif ibu kota.
